Selasa, 22 September 2015 19:59

 

 

WARTA KOTA, SENAYAN -- Anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka menyatakan, kondisi perekonomian global memburuk, yang berdampak pada perekonomian nasional tidak dapat dijadikan alasan pemerintah untuk tidak menaikkan upah buruh di tahun 2016 nanti.

"Memang berat jadi pemerintah, tapi itu risiko yang harus ditanggung terutama oleh pemimpin nasional," kata politisi PDIP, saat meluncurkan hasil survei pengupahan nasional di tujuh kawasan industri, Selasa (22/9/2015), yang diselenggarakan di DPR, Senayan, Jakarta.

Dikatakan Rieke, kenaikan upah nantinya harus berbeda dengan sebelumnya karena pada bulan Desember 2015, Indonesia akan memasuki skema masyarakat ekonomi Asia.

Sesuai data di Angola, ketika diserbu pekerja kasar dari China, maka upah pekerja kasar itu Rp 400.000 per hari di mana semua upah itu dikirimkan kembali ke negara asal mereka, upah sebesar itu jauh lebih mahal dari kebanyakan warga di Angola.

Hal serupa kemungkinan terjadi di Indonesia, saat pekerja dari negara-negara di Asia masuk dan bekerja di Indonesia, khususnya para pekerja kasar.

Perbedaan dimaksud, bahwa pemerintah tidak dapat menyamaratakan antara gaji pekerja berstatus lajang dengan berkeluarga sehingga harus ada pemisahaan.

"Kenaikan upah buruh di zaman Soekarno pernah diterapkan, zaman Soeharto juga, jadi ini bukan hal baru," ujar Rieke.

Lebih lanjut, Rieke menjelaskan, berdasarkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) diantaranya pekerja lajang sebesar Rp 2.889.993.7, berkeluarga belum mempunyai anak sebesar Rp 3.645.171, dan berkeluarga mempunyai anak dua sebesar Rp 5.941.831.

Sementara itu, proporsi pengeluaran belanja terbesar pada perubahan 39 persen terdiri dari sewa kamar 65 persen, kompor gas dan LPG 3.6 persen, listrik 11.7 persen, makanan dan minuman 28 persen dan transportasi 23 persen.

Ada pun tujuh daerah lokasi survei yakni terdiri dari DKI Jakarta, Jawa Barat (Bekasi-Depok), Banten (Tangerang), Jawa Tengah (Semarang), Jawa Timur (Surabaya-Sidoarjo), Kepulauan Riau (Batam), dan Sumatera Utara (Medan).

"Betul sekali bahwa kondisi ekonomi global cukup mengerikan tapi itu lah fungsinya pemerintah bagaimana dengan kondisi ekonomi global seperti ini rakyat tidak terabaikan," katanya. 

 

 

Sumber : wartakota.tribunnews.coms

Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.